Perusahaan Tempurung, Uang Gelap dan Pendanaan Terorisme

cuci uang
Gambar dari: nusakini.com

Salah satu faktor terpenting dalam jaringan teroris adalah finansial dan perusahaan tempurung yang memfasilitasi dan mempermudah putaran finansial. Sebagaimana salah satu musuh dunia saat ini, Daesh atau ISIS. Pendapatan Daesh sekitar 1 – 2 juta dolar Amerika per hari dari produksi minyak mentah, sekitar 100 juta dolar Amerika dari uang tebusan penculikan  dan menarik “pajak” dari 6 juta orang dibawah kekuasaanya.

Contoh lain kenapa deposit uang dan putaran uang gelap sangat penting bagi kelompok teroris, seperti Al Qaeda memerlukan 30 – 50 juta dolar Amerika setiap tahunnya untuk biaya operasi mereka. Ini dapat dilihat biaya yang dikeluarkan oleh Al Qaeda dalam serangan gedung WTC Amerika, 11 September 2001. Para ahli berpendapat bahwa serangan tersebut setidaknya membutuhkan 500 ribu dolar Amerika. Disisi lain, belakangan ini serangan teroris di Eropa dapat dikatakan jumlahnya lebih kecil, yang membuat para ahli anti money laundering dan terrorism financing menganalisa lebih dalam. Seperti serangan teroris di Paris secara finasial membutuhkan mereka sekitar 15 ribu dolar Amerika, serangan bom London yang mana sekitar 10 ribu dolar Amerika. Pada dasarnya, dari beberapa contoh tersebut seberapa besar serangan dari kelompok teroris, finansial terorisme dapat sangat mudah diprakterkan, terutama melalui perusahaan tempurung. Sebaliknya, Amerika Serikat sudah menghabiskan sekitar 1,6 triliun dolar Amerika untuk operasi militer besar mereka di luar negeri sejak serangan 11 September dan sekitar 9 juta dolar Amerika per hari untuk memberantas Daesh di Timur Tengah.

Dari fakta-fakta tersebut, kita mungkin hanya bisa geleng kepala. Untuk melawan operasi kelompok teroris pada saat ini mungkin sebaiknya memutuskan rantai finansialnya. Jika kita semua ingin melawan teroris secara efektif, memberantas dan memutuskan rantai finansial kelompok teroris, terutama di organisasi finansial sektor swasta seperti perusahaan tempurung. Pihak berkepentingan seharusnya bisa mengedalikan sistem finansialya dan menjauhi sistem tersebut dari jangkauan kelompok teroris. Fokus kepada regulasi finansial adalah sebuah langkah awal yang sangat dibutuhkan untuk menyudutkan kelompok teroris. Belajar dari Panama Papers, yang mana sangat mudahnya bagi kelompok tertentu mendanai teroris melalui perusahan-perusahan tempurung, termasuk perusahan dari Amerika Serikat sendiri. Dengan kemudahaan tersebut, banyak individual-individual memutuskan membentuk sebuah perusahaan tempurung tersebut untuk mengamankan asset dari sistem perpajakan atau pencucian uang. Disamping itu, satu hal yang sangat mengkhawatirkan adalah kelompok teroris dengan mudah menyamarkan identitas mereka di perusahaan tempurung dan membuat mereka jauh dari jangkauan penegakan hukum. Walaupun kelompok teroris tidak mempunyai mobilisasi yang luas, akan tetapi operasi dari perusahan tempurung dapat membuat mereka leluasan dalam hal finansial. Pembentukan perusahan tempurung di negara-negara kecil di wilayah Karibian, Oseania dan negara-negara kecil lainnya tidak memerlukan kehadiran fisik dari investor. Sederhananya, investor atau kelompok tertentu bisa membuat perusahaan dalam hitungan menit tanpa proses analisa, investigasi dan verifikasi yang akurat. Sebagai contoh yang sudah terjadi, kasus seorang agen senjata dari Rusia, Viktor Bout. Viktor menggunakan perusahaan tempurung tanpa dokumen resmi untuk menjual dan mendistribusikan senajata-senjatanya, seperti tank dan RPG (Rudal Bahu) kepada kelompok-kelompok teroris.

Pada dasarnya, hukum pemberantasan cuci uang dan pendanaan teroris sudah banyak disahkan di seluruh negara di dunia. Sebagai patokan utama, Amerika Serikat yang mana mensahkan “Patriot Act” setelah serangan 11 September. Dimana otoritas Amerika tertentu dengan sangat leluasa memantau ataupun mengaudit lembaga-lembaga keuangan Amerika, seperti menganalisa data-data nasabah dari bank atau perusahaan keuangannya untuk memberantas kegiatan cuci uang ataupun yang berkaitan dengan tindakan terorisme. Bahkan Amerika Serikat mengkampanyekan hal ini kepada negara-negara sekutu, dan juga menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa serta negara-negara lain untuk menciptakan program pelacakan keuangan ini. Tapi sangat disayangkan, masih lazimnya perusahaan-perusahan keuangan dari Amerika Serikat sendiri melakukan pratek-pratek ilegal dengan dalil kurangnya sumber daya mereka untuk menjalankan program tersebut, disamping itu kegiatan ilegal terkadang lebih cepat meningkatkan pendapatan mereka.

Negara adi daya sendiri cukup kewalahan untuk menjalankan program pemberantasan cuci uang dan pendanaan terorisnya. Absennya sinkronisasi antara otoritas dan aktor-aktor di lembaga finansial, termasuk kesadaran publik adalah hal yang memungkinkan masih gampangnya aliran uang gelap terintegrasi dengan pasar, begitu juga dengan bisnis di perusahaan tempurung.

Tanda tanya besar, apakah pennggunaan kekuatan militer cukup untuk memutuskan masa depan dari terorisme? Seperti Amerika Serikat menggunakan angkatan militer dan agen-agen rahasianya atau di Indonesia menghandalkan kekuatan Densus 88 dan hasil investigasi dari otoritas tertentu.

Di Indonesia, kontrol terhadap bank ataupun jasa keuangan dalam hal pemberantasan cuci uang dan pendanaan teroris masih sangat dini. Bulan Oktober 2017, hanya 10 perusahaan jasa keuangan Indonesia yang sudah siap untuk menganalisa data dan alur uang dari nasabah. Semoga ketersediaan data tersebut tindak digunakan untuk kegiatan marketing ya 🙂

Sebagaimana yang banyak dikatakan oleh orang banyak “Terorisme adalah sebuah bisnis yang cukup besar.”

 

Advertisements

Youth Matters! Kekuatan Pemuda

bangun-bisnis-cara-gue-7-638
Kutipan Presiden Pertama Indonesia, Soekarno

Hari ini hampir 40 persen penduduk dunia disi oleh usia dibawah 40 tahun. Begitupula Indonesia, yang mana populasinya didominasi oleh usia muda dan produktif. Pertanyaan yang mulai sering didengar dilingkungan adalah apakah sudah saatnya pemuda menjadi sebuah indikator besar dalam keputusan-keputusan yang dibentuk oleh pemerintah lokal ataupun global? Atau apakah sudah saatnya pemuda menjadi salah satu pemimpin? Jawabannya, mungkin! Ada beberapa peristiwa dan isu di dunia yang mana pemuda berhasil menciptakan sebuah perubahan dalam hal sosial dan politik. Pribahasa lama “Yang muda belum boleh berbicara” seharusnya sudah tidak ada lagi dalam percakapan sehari-hari kalau dilihat dari peristiwa-peristiwa tersebut.

Mari melihat kebelakang, apa yang telah terjadi dalam satu dekade di negara-negara Maghrib atau Afrika Utara beberapa tahun lalu, Tunisia, Mesir, Yordania dan bahkan Suriah. Apakah pemberontakan “Arab Spring” yang mana rata-rata hampir seluruh pemuda Tunisia bergerak untuk menurunkan pemerintahannya pada saat itu adalah titik awal dari kekuatan pemuda di dunia. Peristiwa tersebut dapat dikatan sebagai momentum kebangkitan suara kaum muda, gerakan ini telah menjadi inspirasi di negara-negara Arab lainnya. Tidak hanya disitu, apakah hal ini juga menyebar di seluruh Eropa? Jawabannya mungkin! Ribuan demonstran muda baru- baru ini turun ke jalan di Slovakia untuk pawai anti-korupsi, tidak hanya di Slovakia, tapi juga terjadi di Rumania dimana berakhir dengan pengunduran diri Perdana Menterinya, dan juga di Hungaria dimana kebebasan dalam akademik berada disebuah pusaran politik di negara tersebut yang mendorong pemuda Hungaria untuk turun kejalanan. Kita lihat ke Timur Eropa, gerakan melawan korupsi juga telah bergolak Rusia dimana pemuda mempercayai bahwa presiden Putin dalam lingkaran korupsi yang sangat besar.

Beberapa gerakan gerakan pemuda tersebut didorong oleh beberapa faktor, seperti; korupsi, tumbuhnya rasa nasionalisme dan juga populisme. Dari faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa pemuda sebagai generasi baru sudah menemukan tempatnya dalam sistem kepemerintahan ataupun masyarakat sipil. Sebagaimana kutipan dalama sebuah artikel di New York Post menyebutkan; “Bahwa korupsi sebagai masalah yang sukar untuk dihilangkan, terutama dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur bekas dari kekuasan komunis telah membuat sebuah gerakan di usia muda. Hal itu diperburuk oleh dengan gaya otoriter pemimipin mereka yang mencoba untuk mempengaruhi kebangkitan nasionalisme dan populisme untuk memantapkan kekuatan dan kekuasaan mereka yang menjadi boomerang, dimana usia muda lebih sadar akan bentuk sistem-sistem yang mereka hadapi”

Bagaimanapun juga, isu korupsi, koalisi ataupun nepotisme bukanlah satu-satunya target demonstrasi dari tren gerakan gerakan kepemudaan global saat ini. Seperti majalah Times menyebutkan “meskipun bisa mengoyangkan semua pemimpin yang mengkonsolidasikan kekuasaan untuk melemahkan kekuatan masyarakat sipil, supremasi hukum, dan kebebasan pers. Protes baru-baru juga dapat diperhitungkan karena pertumbuhan usia muda dan berpartisipasinya. Dapat dilihat dari masalah yang sama telah memicu protes di bagian lain dunia, seperti Venezuela dan Brazil”

Tidak hanya di negara Arab dan Eropa ataupun Latin Amerika. Gelombang “Youth Power” juga terjadi di Amerika Serikat, awal tahun 2017 organisasi organisasi kepemudaan A.S membentuk protes skala besar, seperti Woman March , Science March , Tax Day, May Day, dan Perubahan Iklim. Dari hal tersebut, upaya perlawanan masyarakat AS telah muncul menjadi lebih multi-generasi. Yang mana biasanya sebuah tindakan protes ini jarang ada dilingkunganperguruantinggiA.S,tapi karenaketidaksesuaiankaumakademikmudaataupun tua dengan sipemangku kebijakan yang telah memunculkan pergerakan dan pendorongan untuk ambil bagian dalam “resistance”, dan juga kita jangan lupakan gerakan seperti #BlackLivesMatter yang didorong oleh energi-energi muda AS.

Hal lain yang mendorong munculnya gelombang gerakan-gerakan kepemudaan yang lebih besar adalah karena menurunnya lapangan pekerjaan setelah resesi global sejak tahun 2008 dan akses sosial media semakin hari semakin mudah. Beberapa ahli ilmu sosiologi dan sosial berpendapat bahwa tren dari gerakan-gerakan kepemudaan terhadap pemerintah kemungkinan akan meningkat jika pemerintah terus melupakan tentang keberadaan kekuatan dari pemuda-pemudinya. Ini semua bukan hanya dipicu oleh Arab Spring movement atau perubahan tren di A.S ataupun negara Barat, tapi akan kepedulian dan peningkatan pengetahuan kaum muda terhdap isu-isu dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat lihat dimana gerakan-gerakan terhadap perubahan iklim juga mendorong pemuda untuk bergerak yang mana mereka khawatir akan kelansungan masa depan mereka. Tidak dilupakan pula bahwa dalam sejarah Indonesia, kaum muda juga sangat mempengaruhi Kemerdekaan Indonesia dan pembentukan Bahasa Indonesia.

Sebagai tambahan, menurut dari lembaga survey independen di Eropa mengungkapkan bahwa lebih dari setengah usia 18 sampai 35 tahun akan dan siap berpartisipasi dalam pemberontakan yang lebih besar terhadap ketidakadilan dan ketidakpastian dari pemerintah, walaupun itu harus terjadi besok, atau bulan depan.

Sebagai kaum muda, masihkah kita tidak percaya akan suara dan kekuatan kita untuk sebuah perubahan yang lebih baik?

Kembalinya ‘Obama’ ke Eropa Timur ketika ‘Putin’ beragresi di Suriah

cm00tiexyaamynt
The President of Republic of Poland welcomes the Warsaw Summit Experts’ Forum 20016 (The sidelines of Warsaw NATO Summit 2016)

This article is in Bahasa Indonesia. English words would be published, if some lazy time comes 🙂 

Kebijakan-kebijakan luar negeri dari dua negara adi kuasa di dunia, Amerika Serikat dan Rusia selalu menjadi salah satu patokan isu-isu global dan mempengaruhi padangan politik internasional. Pada tahun 2012 Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Obama menarik hampir seluruh anggota militernya dari Eropa. Namun, setelah memperhitungkan pergerakan Rusia di Eropa Timur, seperti pencaplokan Krimea, Ukraina yang disimpulkan sebagai sebuah ancaman dan akan menimbulkan distabilitas di Eropa yang mana hampir semua negara-negara di Eropa adalah sekutu AS, terutama dalam NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) merubah keputusan tersebut, sejak setahun belakangan Amerika kembali menempatkan kekuatan militernya di Latvia, Estonia dan Polandia, termasuk tank tempur terbaru dan brigade infanteri penuhnya untuk mengantispasi keagresian Rusia di Eropa Timur nantinya secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan anggaran dari kebijakan militer terbaru Amerika di Eropa Timur ini empat kali lipat besarnya dari kebijakan militer sebelumnya, yang mana dapat dikatakan sebagai kenaikan pengeluaran anggaran terbesar sejak perang dingin berakhir. Diperkirakan dengan penempatan kembali dan penambahan tentara Amerika Serikat akan memperkuat kekuatan tentara aktif NATO hingga 82.000 yang mana akan terkonsentrasi pada pertahanan timur Eropa yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh mantan penjabat tinggi Pentagon, Evelyn Farkas, “Kebijakan militer terbaru Amerika Serikat ini adalah kesepatakan yang sangat besar antara Amerika dengan sekutunya dan akan menjadi pertimbangan yang sangat besar bagi Rusia”

            Rusia secara langsung mengecam tindakan administrasi Obama ini, karena akan meningkatkan ketegangan di regional secara signifikan dan membahayakan stabitlitas di Eropa. “Langkah-langkah AS dan NATO ini merugikan stabilitas keamanan Eropa.” Sebagaimana yang diungakapan Kedutaan Besar Rusia di Washington, A.S ”Rusia tidak pernah meragukan kemampuannya dalam kondisi apapun untuk mempertahankan warganya dan kepentingan keamanan nasional.”  Walaupun pengumuman eskalasi militer AS ini sangat berarti terutama dalam hal meningkatkan dan memperkuat rasa percaya diri NATO di timur Eropa, tapi waktu pengumuman ini mengejutkan banyak pengamat politik internasional. Dimana Rusia saat ini disibukan dengan agresi militernya di Suriah untuk mendukung pasukan pro-pemerintah Suriah, ketika konfrontasi Rusia terhadap Ukraina mulai mengalami penurunan tensi yang cukup signifikan sejak Agusutus 2015, menurut PBB.

            Disisi lain, Moskow juga menganggap keputusan AS ini melanggar perjanjian antara NATO-Rusia, yang mana isi dari perjanjian tersebut adalah kedua belah pihak untuk tidak menempatkan sejumlah besar pasukannya di sepanjang perbatasan yang saling berhadapan antara negara anggota NATO dan Rusia. Tapi NATO merespon dengan santai bahwa kebijakan baru penempatan jumlah personel militer yang besar di Estonia, Lituania, Polandia tidaklah penempatan secara permanen. Namun Rusia pastinya tidak menghiraukan pernyataan tersebut. Pergerakan A.S terhadap keamanan Eropa tidak dapat dipatahkan oleh Rusia secara langsung dikarenakan posisi Rusia dalam komunitas internasional telah dilemahkan oleh aneksasi Krimea dan konfrontasi perbatasan dengan Ukraina dalam beberapa tahun belakangan.

            Dalam kajian hubungan internasional kebijakan baru dari A.S ini mempunyai maksud dan tujuan yang sangat penting terhadap perlombaan antara A.S dan Rusia. Kebijakan A.S dalam penempatan brigadir di perbatasan antara negara NATO dan Rusia dapat dipandang sebagai bagian dari respon isu kekhawatiran keamanan yang terus-menerus terjadi di Eropa Timur dan juga kebijakan luar negeri dan pertahanan Presiden Putin yang secara terang-terangan dan tanpa kompromi. Namun disisi lain pastinya terdapat tujuan lain dari eskalasi A.S ini

            Pertama, kebijakan ini mungkin dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan dari negara-negara Eropa Timur yang merasa kurang percaya terhadap kekuatan nasionalnya, rentan terhadap  menghadapi taktik tekanan Rusia dibawah pimpinan Presiden Putin. Sebagian besar negara-negara di Eropa TImur adalah bagian dari NATO, seperti Hungaria, Rumania, Polandia, termasuk negara-negara Baltik dengan kekuatan militer yang lemah seperti Lithuania, Latvia, dan Estonia. Yang mana sebagian besar dari negara-negara tersebut sebelumnya mengkritik Obama akan sifat naifnya terhadap niat ekspansif dari Putin dan menganggap Obama tidak bertindak cepat untuk mempertahankan NATO.

            Seperti yang diungkapkan oleh ahli keamanan Polandia, Lukasz Kiser di New York Times; ”Akhirnya mereka (A.S) menyadari bahwa tidak adanya kepentingan A.S yang berambisi di Eropa Timur memberikan dampak untuk Amerika Serikat sendiri.” Lukasz juga menambahkan bahwa keputusan A.S ini akan membantu pengaruh A.S sendiri di Eropa maupun dunia dimana ketidakpastian perdamaian di Timur Tengah, dan dengan cepatnya penyebaran kekuatan baru DAESH hingga ke Libya.

            Beberapa ahli teori “realist” dalam hubugan internasional telah mengingatkan bahwa terlepas dari Polandia, memperluas penempatan kekuatan NATO yang berbatasan lansung dengan Rusia dipastikan akan memprovokasi konfrontasi yang tidak perlu, namun penempatan kekuatan militer baru A.S ini jelas dimaksudkan untuk menyampaikan pesan yang kuat kepada seluruh sekutu NATO bahwa Rusia bisa menjadi sebuah ancaman yang serius bagi mereka, disamping perkembangan DAESH dan munculnya kekuatan baru dari China.

            Meskipun penumpukan masalah baru didalam lingkaran negara-negara anggota NATO, seperti Kanada di bawah pimpinan baru mereka, Perdana Menteri Justin Trudeau yang memastikan akan menarik semua jet tempur mereka dari operasi militer NATO di timur tengah, pemerintah konservatif baru Polandia yang menginginkan dan menegaskan bahwa perlunya keberadaan militer NATO dengan jumlah besar di Eropa Tengah sampai dengan kemelut tahun pemilu di Amerika Serikat sendiri. Namun, situasi saat ini masih jauh dari yang dapat disimpulkan sebgai Perang Dingin Kedua, dimana jutaan pasukan bersenjata (baik pertunjukan kekuatan senjata nuklir) dari blok barat-timur berhadapan secara lansung dan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kestabilitasan keamanan dunia.

            Namun, dalam keadaan keamanan dunia sekarang, sebuah krisis dalam bergerak atau meletus lebih cepat daripada yang diperkirakan. Bahkan gejolak-gejolak di Eropa Timur dapat meningkat menjadi sebuah konflik atau krisis regional dalam beberapa jam. Ini semua adalah salah satu kekhawatiran umum di lingkup Kementerian Luar Negeri hari ini, dimana pergolakan global telah melampaui batas kapasitas dari sebuah diplomasi. Harus ada kebijakan dan kerjasama yang jelas dan mendalam untuk menghindari krisis baru tersebut. NATO dan Moskow seharusnya membuka kembali pembicaraan dan penyelesaian secara diplomasi sesegera mungkin, tentang bagaimana mengurangi ketegangan di masa mendatang. Sulit untuk memberi jawaban yang optimis untuk saat ini, mengingat ketidakpastian atas niat Rusia di bawah pimpinan Presiden Putin dan gejolak keadaan domestik Amerika Serikat terhadap pemilu presidennya tahun ini.

            Bagaimanapun juga, sebaiknya kita berharap suara kenegarawanan setidaknya mempunyai beberapa peran untuk bermain, sebelum eskalasi pergerakan pasukan mengambil momentum mereka sendiri.

The Central-Eastern Europe Dances Over the Liberal

12744594_10207003321053771_4909340034824699807_n
A square in Budapest – Picture was taken from my phone in 2016

Where the Central-Eastern Europe gonna run to?

Far-right movements may be considered as the pilot of the situation alteration in Central and Eastern Europe; their impact being felt through the maneuvers of their common challenger.

Uncompromising and often unreadable, the far-right movement is in its populist, radical, and extreme variants – clearly represents one of the most significant branch of post-war European politics. This phenomenon had already touched off the interest of observers with the first electoral exploits of the French Front National in the 1980s and 1990s. As the majority of variously assorted organisations and movements enjoyed noteworthy results ever since, the attention devoted to them has risen rapidly.

Howbeit, a serious cognitive divide continues firmly between events unfolding in eastern rather than Western Europe. Part of the reasons reside in the fact that social, cultural, and political developments in Central-Eastern Europe (Historically the brand of post-communist is still sticky around in this region) traditionally fell under the umbrella of ‘area studies’ – de facto reproducing those epistemological divisions that have long hampered dialogue between social scientific disciplines and, thus, knowledge as a whole.

Interim, Central-Eastern Europe regrettably remained at the margins of enquiry until a good portion of these countries completed their ‘return to Europe’ – as some like to interpret it with the Central-Eastern enlargements of 2004 which was including Czech Republic, Poland, Hungary, Slovakia; and it went beyond in 2007 with Romania and Bulgaria on board, as well as Croatia in 2013.

The analysis and comparison of these organisations reveals a rather composite picture, both with regard to their interpretive frames and influence. To begin with, it is important to acknowledge that substantial differences withstand across Europe; these differences concern the political and discursive opportunities available to these parties, and the way they engage in the production of new meanings of contentious issues.

Early accounts identified these differences in the more militant and anti-democratic character of central and east European collective actors. Whereas these attributes do not necessarily set Western and Central-Eastern Europe apart from each other (one may indeed wonder whether the NPD-National Democratic Party of Germany or the Greek Golden Dawn are adequately less extreme than the People’s Party–Our Slovakia), they also lead us to keep an eye on how political contexts, strategies, and ideologies evolve over time.

What was originally translated as a ‘post-communist’ phenomenon, turned out to place substantial emphasis on ‘backward-looking’ issues indebted to a pre-communist and, at times, even the past of communist. In particular when parties of the ‘populist radical right’ variant are taken into account, we can indeed see how these differences unfold at the ideological level.

Unlike their Western counterparts, far-right parties in Central-Eastern Europe flesh out on clerical or territorial issues. For example, the attention devoted to the question of irredenta by the Hungarian Justice and Life Party first, and then by the Movement for a Better Hungary (Jobbik), has remained a constant in the Hungarian nationalist discourse. In succession, the issue of ‘Greater Hungary’ influenced the nationalist discourse of those parties (above all, the Slovak National Party and the Greater Romania Party – the latter, incidentally, advancing similar demands on territories formerly part of the Kingdom of Romania) that saw their countries threatened by these kind of claims.

Platforms developing on a greater interpenetration of Church and state should also be considered when discussing within-group differences. Poland has perhaps delivered one of the sharpest cases of clerical nativism with the League of Polish Families. Although the Polish party system has been characterised by the dominance of a religious or post-communist line of conflict, clericalism has by no means been a sole prerogative of the Polish far-right.

The same Jobbik has staunchly and consistently upheld a Christian ultraconservative outlook, despite the fact that the party has drawn support from the least religious strata of Hungarian society. Potential mismatches amongst instances of electoral success suggest that ‘pre-communist’ issues do not necessarily satisfy an electoral function, yet most certainly a symbolic one. Whilst reinforcing the ‘us versus them’ juxtaposition fostered by the far-right, pre-communist issues feed into a broader demand for traditional national and cultural values.

A number of observers have put the accent on these parties’ hostility to various ‘outsider’. Generally, migrants and refugees in Western Europe, and ethnic minorities in Central-Eastern Europe. Characteristic ‘others’ have contributed to define the struggle of collective actors on the two sides of the former Iron Curtain, although clear-cut regional distinctions should be partly revisited following the politicisation of the recent refugee crisis.

At the same time, issues such as corruption and the EU acquired significance in light of their specific framing. Corruption is framed as a problem related to the transformations of 1989. Particularly, to the transition from planned to market economies. Notably, the far-right believes that a small clique of actors, especially those active within the ranks of mainstream parties of the left and right have disproportionally and criminally benefited from the opening to free markets.

Definitely, by the same token the EU lists amongst those issues emerged and politicised after 1989, but for organisations that have often borne an anti-Western outlook, opposition to the EU acquires particular nuances. Leaving aside the connections between Putin’s Russia and the far-right, the Euroscepticism of these parties not only end up jeopardize national sovereignty, just like Western Europe, but also the general notion that their countries have lost out by docking the EU, as accession was agreed upon extremely unfavourable terms. This in part explains why a good portion of these parties has tried to take the opportunities offered by the recent crises such as economic, financial, and humanitarian by hardening their opposition to Europe.

Having the electoral results comparable to those of their Western counterparts, it seems legitimate to reflect on the political influence of far-right parties. Judging from their attempts to exert effects in the political process, they seem primarily motivated by policy pursuit, although all parties ultimately contest elections to obtain representation in office.

In many occasions, the far-right in Central-Eastern Europe single-handedly politicised or catalysed attention to contentious issues, such as opposition to ethnic minorities. Consider for a moment the question of the indigenous Roma communities living in Central-Eastern Europe.

In countries like Bulgaria or Hungary, not only did the far-right put the issue on the map, but also helped frame and mainstream the issue in terms of ‘Roma criminality’. Whether the influence of the far-right is often difficult to quantify, it seems now uncontentious to assert that these parties are contributing to ‘transform the transformation’ in multiple ways.

Frequently, far right parties directly or indirectly wielded influence on the political process, involving the humiliating of liberal democratic values. Evident examples would include government participations by the Slovak National Party in the 1990s and 2000s, which resulted in restrictive language laws to the detriment of the Hungarian minority. Even so, political influence takes different forms and abides by rather complex dynamics.

The political developments occurred in Hungary in the past few years (now largely echoed by Beata Szydło’s government in Poland) have cast doubts on prime minister Viktor Orbán’s continued commitment to liberal democratic values. Pundits of post-communist politics have spoken of a transition away from democracy, though neglecting the role of competition with the far-right in Fidesz’s radicalising path. In a context where the far-right has swiftly turned into the biggest and possibly, most credible it would threat to Fidesz’s hegemony, Orbán has co-opted a significant portion of Jobbik’s discourses and policy proposals.

The influence exerted by the far-right extended to social and economic policies, clerical and moral issues, in addition to an ever confrontational stance towards the EU. Amongst a radicalisation of the mainstream in the region, a number of commentators have wondered whether Fidesz could be deemed as radical as the radicals.

The question, apparently provocative to external observers, is actually grounded in ongoing political changes. Fidesz’s strategy, motivated by the need to regain public consensus and nationalist votes in the middle of rampant cases of corruption, has prompted Jobbik to move towards the centre, virtually leaving Orbán’s party as the most radical actor within the Hungarian political power.

Whilst the authenticity of Jobbik’s moderation attempts is open to debate, Fidesz’s radicalisation is fairly uncontentious. Since early 2015, Orbán has carefully crafted the ‘othering’ of migrants and refugees which something in line with the West European far-right discourse, but sort of an unique example in post-communist Europe.

Certainly, Central-East European countries are at best transition countries that habitually recorded negative net migration rates. Orbán eventually succeeded in its endeavor: it went up to opinion polls by politicising a ‘non-issue’ and instilling anxiety into the Hungarian public. Governments of the Visegrád group have, by and large, followed suit.

Ongoing developments and shifting alignments in the Cental-Eastern Europe challenge one static understanding of radicalness. In particular, the radical interpretive frames of the far-right are situational constructs liable to change based on circumstances. Obviously, the moderation attempts of far-right actors like Jobbik or the Slovak National Party are relational and very much grounded in patterns of competition with other political actors.

Howsoever, if it takes two to the partner, it takes at least two to ‘claim’. Societies are therefore confronted with actors often hostile to liberal democratic values such as far-rightists, who are trying to conceal their past and present themselves as credible and respectable political alternatives; and once-supporters of liberal values (be them ‘left-wing’ or ‘right-wing’), who have decidedly ventured on a ‘nativist’ path.

As these scenarios unfolding, the rise of ever-radical contenders is under way. Those ideological crowbars that once helped differentiate between actors are, in other words, losing their heuristic purpose. Our ability to unravel illiberal tangos may have been challenged, but need swift adjustment, as the stakes are inevitably high.

For if what was once radical comes now across as normal, transition towards illiberal shores seems no longer so difficult to materialize.

Crisis in Europe: Germany Has A New Role?

photo 2
Bundestag Berlin – This picture was taken from my phone in 2015

Principally, the crisis in Europe seems like more out of the hands. The European Institution is still trying to formulate the long-term solution for the Europe’s Refugees Crisis since 2015, and compromises the  EU internal politics. Let’s put the rise of Ultra-Nasioanlist or Far Right-Wing behind. On the of that, within two months — since June until this July 2016, Europe have additional tremendous challenges and “unfortunate events”. Terror in Nice, a failed coup in Turkey, the escalation war in Ukraine, Munich shooting and Great Britain’s decision to leave the European Union are all signs of a Europe in need of leadership more than ever. Yet where will that leadership come from?

Traditionally, it’s been the United States in the stage alongside with the United Kingdom that has provided the strategic foundation to the transatlantic relationship. But in regard to the British decision to leave the EU and by the same token the signs of instability of American domestic issues has brought a hypothetical statement: Who would be the ship captain of Europe? Is it possible for Germany to provide the continent’s anchor to help maintain transatlantic stability and strength?

Besides the recent unfortunate event in Munich, we certainly can assume that Germany’s position is once again the “great power” on the European continent. It is not a status either Germany’s neighbors or most Germans feel entirely comfortable with. German citizens and politicians had become strategically comfortable during the Cold War wrapped in the blanket of the American-led alliance (NATO). Since that time, Germans have rested most often inside the cocoon of the “European Project.”

The combination of the EU’s own institutional weaknesses and serial crises, where the key events that involved Germany directly, such as; Greek bailouts, refugees, the Russian-Ukraine’s dispute, have pushed Germany into important position. Angela Merkel has taken the lead in ways unprecedented for a German Chancellor. As Americans might sympathize, as a response to this leadership, some German allies see “arrogance,” “unilateralism” and worse. Europeans have long memories, and Germany’s size, weight, and geostrategic position can make lesser powers in the neighborhood easily jittery. But it is hard to get out of the facts. With London leaving, within the councils of the EU catapults the German voice in Europe will now become unavoidably bigger.

Again, how will Germany respond to the new role? Will it be spooked by a new role and additional responsibility? Germany’s outgoing president, the highly respected former East German dissident Joachim Gauck, has attempted to move his country along this new agenda. Gauck argues that Germany should play a more overtly active role internationally, and not instinctively saying ‘no’ to the use of the military in all cases, for example.

The German president stand firms that his country overcome inhibitions linked to its past in order to accept more responsibility for Germany and European security in the future is a view reiterated by the German defense ministry with the publication of a new government-approved “white paper” on German security policy. Part of this responsibility to involve in universalize the definition of rights in Europe and elsewhere, the very principles that define Germany’s own democracy.

However, it does not happen overnight. A recent poll indicates that a majority of Germans would not support sending the German military to defend Poland or the Baltic States if invaded by Russia. And while Chancellor Merkel has led the way within Europe on sanctions against Russia for its illegal annexation of Crimea, her coalition partners in the Social Democratic Party as well as some members of her own party has advocated a softer line.

German foreign policy has been generally characterized by caution. In a recent piece in Foreign Affairs on Germany’s “New Global Role,” Germany’s Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier writes, “Some politicians, such as the former Polish foreign minister Radowław  Sikorski have described Germany as Europe’s “indispensable nation.” Germany has not aspired to this status. But circumstances have forced it into a central role.” However, one would be hard pressed to read Steinmeier and see anything that resembles a clear or coherent roadmap for Germany’s new course.

In this manner, there are three ways to push Germany sensibly ahead.

First, there is NATO. It is striking that Steinmeier do not mention of the transatlantic military alliance in an article about Germany’s new foreign policy. The evolving projection of German foreign policy power will need multilateral cover in order to be obvious to others in Europe. For decades, the Germans have understood this about the European Community. It is time Berlin fully grasps the same lesson about NATO. Germany inside NATO is a safer idea to other Europeans than the idea of Germany untethered. In addition, it is NATO that will provide the indispensable organizational, infrastructural, and technological framework for European defense going forward.

The EU has myriad problems; it has deep deficiencies and structural limitations in foreign and defense policy. It cannot substitute for NATO on the security front. Moreover, given the scale of the security problems facing Europe, German leadership exercised outside of NATO and, hence, absent the US contribution would be a “bridge too far” for Berlin. However, as the current presidential campaign has made clear, to maintain that vital American role, Germans will need to spend more on defense, learn to articulate a strategic vision, and actually be prepared, when necessary, to use its military decisively.

Second, there is Russia, where this is short of a puzzle game for the Germans. Serious foreign policy requires a mixture of carrots and sticks, a sober and clear view of one’s own interests and values, and an accurate assessment of the aims of adversaries. It also involves resolving dilemmas. Much of the German political establishment finds it difficult, including large parts of the county’s influential businesses and banking community is to view Vladimir Putin’s Russia as threat and opponent. This has in part to do with short-term commercial interests. But Germany’s general culture of strategic reticence tends to confuse diplomacy and dialogue for ends, rather than means. Putin’s expansionist foreign policy must be deterred and contained, and on this, Germany must lead. It would be hardly in German or European interests to sit slowly by why Moscow further weakens and divides the continent.

As the last point, there is Syria. Refugee flows have turned the EU upside down. Germany alone has taken in more than 1.1 minion refugees since 2015. The challenge of integrating such large numbers of people from Syria and other Middle-Eastern countries are in itself daunting. The EU has negotiated a deal with Turkey to regulate future flows. But everyone knows that such deals with the current Turkish leadership are inherently unreliable. The recent coup attempt underscores this point. As addition note that Turkish President Erdogan flies not to Brussels or Berlin, but rather to Moscow to confer with Vladimir Putin after the failed coup.

More refugees will come from the Middle East and Northern Africa. Germany needs to lead an effort, if not to stabilise a country like Syria, but at least to create safe havens so that the displaced and homeless have a decent and secure option for protection and shelter. A couple of months ago, Germany proposed such an option, but faced opposition from a Obama administration determined for its part to keep American ground troops as far as possible from harm’s way. Let Germany lead the European effort to persuade the Americans, much like the Americans had done with the Europeans to develop support for action in the Balkan region in the 1990s. But that means a willingness to take the lead materially and diplomatically.

As uncomfortable as it might be for Germans, there is no turning the clock back. Britain is leaving the EU, and the United States, no matter who the next president is, will increasingly find itself stretched to handle multiple global security issues. Threats to Europe from the East and the South will not be decreased. The need for German leadership is inevitable. Both Europe and the U.S. depend on this.

Regardless of the “unfortunate events” domestically, will the Germans accept their new role?